PORTAL SULUT - Pemerintah melalui Kementrian Ketenagakerjaan menunda pencairan subsidi gaji hingga pekan depan.
Kemenaker akan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir ada karyawan dengan gaji diatas Rp5 juta menerima subsidi ini.
"Untuk pencairan tahap II batch pertama mungkin Senin besok, tapi diusahakan dalam minggu-minggu ini terealisasikan segera," kata Menaker Ida Fauziyah Jumat 6 November 2020.
Baca Juga: Selamat, Joe Biden Menang Pilpres Amerika Serikat
Ida Fauziyah mengatakan alasan penundaan tersebut karena pihaknya akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Alasannya, kata Ida, kedapatan ada pekerja dengan gaji di atas Rp5 juta yang menerima bantuan subsidi upah (BSU) tersebut.
"Jadi kemarin kan KPK merekomendasikan agar datanya dipadankan dengan wajib pajak, ternyata ditemukan ada yang gajinya di atas Rp5 juta," kata Ida kepada RRI PRO3 saat kunjungan kerja peresmian BLK Komunitas di Mojokerto, Sabtu 7 November 2020 seperti dikutip RRI.
Baca Juga: Cair-cair! Cek Sekarang Bansos 300 Ribu Sudah Ditransfer. Ini Cara Mengeceknya
Dengan demikian, Ida juga menegaskan bahwa persentase terbesarnya adalah penerima dengan upah di bawah Rp5 juta atau yang memenuhi persyaratan karena penerima BSU terdampak pandemi Covid-19.
"Oleh karena itu, kami akan konsultasikan kembali dengan KPK dan BPK untuk proses lebih lanjut. Apakah diteruskan atau ternyata (si penerima dengan gaji di atas Rp5 juta) terdampak Covid-19," jelasnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) cermat menyalurkan subsidi gaji. Program yang berlangsung hingga pertengahan 2021 akan diawasi secara ketat supaya nihil penyelewengan.
"KPK ingin pastikan Rp37 triliun (subsidi gaji) itu tepat sasaran dan efektif dan efisien," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, Jumat 2 Oktober 2020.
Baca Juga: Mengejutkan! Ini Kata Jusuf Kalla Alasan Rizal Ramli tak jadi Menteri
Ghufron mengatakan KPK akan mengawal program ini dan tidak dalam posisi menakuti. Pengawasan supaya realisasi program sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Untuk memastikan apakah benar yang diklaim data BPJS Ketenagakerjaan itu upah (penerima program ini) di bawah Rp5 juta," kata Ghufron.***