PORTAL SULUT — Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan atau IUP.
Pernyataan yang Jokowi lontarkan ini pun disampaikannya pada konferensi pers pada Jumat, 7 Januari 2022.
Terlihat bahwa Presiden ketujuh Indonesia ini, melakukan siaran konferensi pers bersama jajaran pemerintah lainnya.
Baca Juga: 16 Ucapan Sakti Presiden Soekarno yang Terbukti Kebenarannya, Nomor 13 Paling Akurat
Dirinya pun mengumumkan bahwa ribuan IUP di Indonesia telah dicabut.
Dengan telah melakukan evaluasi, Jokowi menilai bahwa izin usaha ini perlu dicabut.
"Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh," kata Jokowi.
"Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, hari ini kita cabut," ucap Jokowi, seperti dikutip Portalsulut.com dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 8 Januari 2021.
Dalam konferensi pers tersebut, Jokowi menuturkan bahwa ribuan izin pertambangan dicabut oleh pemerintah.
"Hari ini sebanyak dua 2.078 izin pertambangan minerba, kita cabut," tutur Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan ada ratusan izin usaha di sektor kehutanan dicabut.
"Hari ini kami mencabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.162.439 hektar," ujar Jokowi.
Jokowi menilai bahwa banyak pemegang izin, tidak menyampaikan rencana kerja bahkan tidak produktif.
"Izin-izin ini dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan," ungkap Jokowi
Sama halnya dengan Hak Guna Usaha atau HGU, Jokowi menilai perlu ada pencabutan izinnya.
"Untuk hak guna usaha atau HGU yang ditelantarkan seluas 34,448 hektar, hari ini juga dicabut," kata Jokowi.
Jokowi mengungkapkan bahwa tujuan dari pencabutan izin ini, yaitu agar adanya kestabilan dalam tata kelola sumber daya alam.
Baca Juga: Mengintip Karakter Presiden Jokowi Berdasarkan Weton, Anda Kelahiran Rabu Pon?
"Pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan, dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam," ungkap Jokowi.
"Kita harus memegang amanat konstitusi, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," tambah Jokowi.
Hal serupa juga Jokowi sampaikan lewat akun Twitternya @jokowi pada Jumat, 7 Januari 2022.
Dirinya menambahkan, bahwa pemerintah memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk bisa mengambil peran dalam mengelola hal tersebut.
"Di saat yang sama, pemerintah memberi kesempatan kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan produktif yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman," tulis Jokowi, dikutip Portalsulut.com dari akun Twitter @jokowi.***
Source Kanal YouTube Sekretariat Presiden dan akun Twitter @jokowi