PORTAL SULUT - Batas waktu pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk guru honorer makin mepet.
Setiap guru Non PNS akan mendapatkan bantuan Rp1,8 juta.
Jika dihitung dari kalander bank buka, maka waktu pencairan tinggal 7 hari lagi.
Pemerintah memberi waktu hanya sampai 30 Juni 2021 untuk mengaktivasi rekening.
Baca Juga: Tak Bisa Login ke infoGTK dengan Akun dan Password Dapodik? Simak Cara Cairkan BSU Rp1,8 Juta
Jika tidak maka dana tersebut akan ditarik ke pusat untuk kas negara.
Guru honorer ini akan mendapatkan BSU dari anggaran tahun 2020.
Lantas bagaimana cara mengetahui guru tersebut sebagai penerima BSU?
1. Buka laman info GTK Kemdikbud resmi di alamat https://info.gtk.kemdikbud.go.id.
2. Pilih 'Login Langsung ke GTK'.
3. Masukkan akun dan password PTK yang sesuai dengan Dapodik
4. Setelah berhasil login, layar akan menunjukka ln informasi terkait BSU Kemdikbud, seperti nama bank penyalur. Artinya, pengguna berhasil lolos persyaratan untuk mendapatkan BSU.
Setelah dinyatakan lolos maka segeralah melakukan aktivasi rekening, berikut caranya:
Dokumen yang harus dibawa ke bank:
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada.
3. Surat Keputusan Penerima BSU yang dapat diunduh dari website bsudikti.kemdikbud.go.id.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari website, jangan lupa diberi materai dan ditandatangani.
Baca Juga: Ikuti 4 Langkah ini, Dapatkan Bantuan Subsidi Upah BSU Guru Honorer Sebanyak Rp1,8 Juta
Guru honorer membawa dokumen yang diperlukan untuk diperiksa petugas di bank penyalur.
Batas waktu aktivasi rekening BSU Kemdikbud adalah 30 Juni 2021.
Kemdikbud membuatkan rekening baru untuk setiap PTK non PNS yang menerima BSU dari pemerintah.
Lantas bagaimana bagi guru yang belum dapat anggaran tahun 2020?
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Kapuslapdik) Kemendikbud Ristek Abdul Kahar mengatakan jika pihaknya belum ada rencana melanjutkan pemberian BSU untuk guru honorer dan tenaga kependidikan di tahun 2021.
Meski begitu, pemerintah, katanya, tidak menutup kemungkinan jika situasi keuangan negara memungkinkan.
"Di tahun 2021 memang belum teranggarkan. Tahun 2020 lalu sebenarnya juga tidak anggarkan, tapi karena kondisi covid darurat kita memperoleh dana untuk membiayai 2,034 juta penerima," tambahnya.***