BPNT, PKH, BST Cair 4 Januari 2021, Cek Nama Anda Penerima atau Tidak

3 Januari 2021, 14:51 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini. /Dok. Setkab.go.id

PORTAL SULUT - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan, pekan pertama tahun 2021, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah bisa menikmati bantuan sosial (bansos) sesuai arahan Presiden.

Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).

Untuk keperluan itu, Risma sudah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk bekerja non stop. Hal ini untuk memastikan ketiga bansos dapat salur serentak seluruh Indonesia.

Baca Juga: Ternyata Pelaku Pelecehan Lagu Indonesia Raya Berstatus Pelajar SMP

“Kita tidak ada libur. Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, minggu pertama bulan Januari bantuan ini sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat (KPM),” kata Risma seperti dikutip Portal Sulut dari Kemensos.

Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, itu membahas rencana pelaksanaan bansos tahun 2021.

Dalam kesempatan itu, Risma menyatakan, saat ini tengah berlangsung koordinasi intensif untuk finalisasi data KPM dengan daerah.

Baca Juga: 4 Januari 2021, Gisel dan MYD Akan Bertemu di Polda Metro Jaya

Kemensos sedang mendorong data dari pemerintah agar segera tuntas dikirimkan ke pusat. “Data harus kembali ke pemerintah pusat tanggal 1 Januari,” katanya.

Mengutip arahan Presiden, Risma menyatakan, ada kebutuhaan untuk segera mencairkan bansos kepada KPM di daerah.

Hal ini karena dana bansos berdampak signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah.

Baca Juga: Anda Belum Bekerja? Apotek K-24 Lagi Buka Lowongan, Begini Cara Daftarnya

“Misalkan bansos sembako itu rata-rata 1 bulannya senilai Rp3,76 triliun. Kalau dibagi 514 kabupaten/kota, kurang lebih ada sekitar Rp60 miliaran di daerah. Ini berputar untuk pemenuhan kebutuhan permakanan, kebutuhan pokok. Jadi membantu perekonomian di daerah supaya tidak turun,” katanya.

Risma menargetkan, bansos sudah diterima KPM mulai 4 Januari 2021.

“Kemensos akan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia menyalurkannya kurang lebih tanggal 4 Januari. Kita berharap satu minggu bisa kelar di seluruh Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Polri Ungkap Peredaran Sabu 50 Kg

Namun untuk kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti sebagian Papua, mungkin mekanismenya berbeda.

Tahun 2021, Kemensos akan melanjutkan 3 program bansos, yakni Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Tunai (BST).

Untuk program Kartu Sembako/BPNT akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/bulan/KPM, salur Januari-Desember 2021.

Baca Juga: Kabar Baik, BPNT, PKH, BST Cair 4 Januari 2021

Bansos Tunai (BST) tahun 2021 menjangkau 10 juta KPM di seluruh Indonesia, termasuk Jabodetabek.

Penyalurnya adalah PT. Pos dengan indeks bantuan Rp300 ribu/KPM selama 4 bulan yaitu Januari, Februari, Maret, dan April.

Berikutnya adalah bansos PKH tahun 2021 ada 10 juta penerima manfaat dan penyalurnya adalah Bank Himbara.

Baca Juga: Program BPNT, PKH, BLT, Kartu Prakerja dan Diskon Listrik Disalurkan Mulai 4 Januari 2021

Penerima manfaat harus memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

“Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali tahap pertama Januari, tahap kedua April, tahap ketiga Juli dan tahap ke empat Oktober 2021," ungkapnya.

Terkait persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya.

Baca Juga: Januari Hingga Maret Ada Listrik Gratis, Begini Tiga Cara Klaim Token

Risma mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.

Realisasi Anggaran Per tanggal 28 Desember 2020, dari anggaran Rp134,119 triliun realisasi anggaran Kemensos mencapai Rp131,054 (97,71%).

Capaian tersebut mencerminkan tingkat realisasi anggaran yang juga tinggi di setiap pos belanja.

Baca Juga: Menteri Tjahjo Ingatkan ASN Tidak Boleh Terlibat Dalam Organisasi Terlarang

Tercatat realisasi anggaran pos pegawai sebesar 88,17%, pos belanja barang sebesar 95,82%, belanja modal sebesar 94,08%, dan belanja bansos sebesar 97,71%.

Selain itu, kontribusi besar dan signifikan juga terlihat dari tingginya realisasi anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari anggaran PEN di Kemensos sebesar Rp127,208 triliun, realisasi mencapai 98,54% per 28 Desember 2020.

Baca Juga: Astaga! Oknum Guru Diduga Cabuli Muridnya Melarikan Diri

Salur bansos dalam penanganan dampak Pandemi COVID-19 dalam PEN menunjukkan realisasi yang menggembirakan dan signifikan.

Sebanyak 3 program bansos sudah salur sebanyak 100%, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp36,7 triliun, Bansos Beras (BSB) dengan anggaran Rp4,5 triliun dan Bansos Tunai untuk KPM BPNT non PKH dengan anggaran Rp4,5 triliun.

Adapun 3 bansos lainnya menunjukkan realisasi mencapai di atas 97%, per 28 Desember 2020. Yakni untuk Bansos Sembako Jabodetabek dengan anggaran Rp6,4 triliun dengan realisasi sebesar 98,49%,

Baca Juga: Pemerintah Bagi Diskon Listrik, Begini Cara Klaim Token Gratis

Bansos Tunai (BST) dengan anggaran Rp32,4 triliun realisasi sebesar 97,55%, dan Kartu Sembako/BPNT dengan aggaran Rp42,5 triliun realisasi sebesar 97,59%.

Untuk anda bisa cek penerima bantuan sosial tunai di dtks.kemensos.go.id

BST dapat dicek secara online melalui laman dtks.kemensos.go.id. dan hanya memberikan info penerima BST, bukan untuk mendaftar bansos atau info bansos lain.

Baca Juga: Tunggu Dirumah, Bansos 2021 Akan Diantar Petugas Kantor Pos

Adapun caranya sebagai berikut:

1. Pilih ID Kepesertaan yang diinginkan

2. Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih, bila menggunakan NIK maka masukkan nomor NIK

3. Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih

4. Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak boks captcha Klik "Cari".

5. Setelah itu, pada layar akan muncul keterangan nomor ID yang diinput, apakah ID tersebut terdaftar atau tidak di DTKS. ***

 

Editor: Ainur Rofik

Sumber: Kemensos

Tags

Terkini

Terpopuler