Network
PORTAL SULUT – Facebook dikabarkan segera mencabut kebijakan yang selama ini cenderung melindungi akun politikus dari moderasi konten.
Langkah Facebook untuk mencabut kebijakan istimewa bagi kalangan politikus, menyusul pemblokiran akun milik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Ke depan politikus akan diperlakukan lebih seperti orang lain," begitu pernyataan Facebook seperti dikutip PortalSulut.PikiranRakyat.com dari The Verge pada Kamis, 3 Juni 2021.
Baca Juga: Jemaah Haji Batal Berangkat, Menag Yaqut: Uang Jemaah Aman, Dana Haji Aman
Facebook selama ini diketahui jarang menghapus konten yang diunggah politikus, kendati isi postingan itu menimbulkan kontroversi luas di publik.
Facebook berpendapat perusahaan swasta tidak perlu memberlakukan sensor untuk apa yang dikatakan politikus pada masyarakat.
Facebook selama ini memiliki daftar akun politikus yang tidak masuk ke moderasi konten dan pengecekan fakta, berbeda dengan akun pengguna biasa yang menjadi subjek untuk moderasi konten dan cek fakta.
Facebook baru akan bertindak pada akun politikus jika unggahan mereka bisa menyebabkan bahaya secara fisik atau berdampak pada pemungutan suara.
Lewat kebijakan baru Facebook, unggahan akun politikus tetap tidak masuk ke pengecekan fakta, namun, untuk aturan lainnya yang juga diterapkan ke pengguna biasa, antara lain soal perundungan siber.
Baca Juga: Hal Yang Wajib Diwaspadai Jika Terjangkit Virus Flu Burung Asal China, Para Ahli Mengaku Waspada
Rencana kebijakan baru ini muncul setelah Facebook memblokir akun mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dianggap berpengaruh terhadap kerusuhan pada 6 Januari 2021 lalu.
Dewan pengawas independen Facebook beberapa waktu lalu memutuskan untuk meneruskan blokir akun Donald Trump.
Sekaligus dewan pengawas tersebut mengkritik perlakuan khusus yang diberikan Facebook kepada politikus lain.
“Aturan yang sama harus berlaku untuk semua pengguna,” pinta dewan pengawas independen kepada platform jejaring sosial tersebut
Facebook diminta memberikan tanggapan atas keputusan dewan pengawas terhadap akun Donald Trump pada Sabtu, 5 Juni 2021.***
