6 Bansos Akan dihapus di Tahun 2023, Tiga Masih Cair Desember Ini

PORTAL SULUT - Ada 6 bansos yang akan dihapus di tahun 2023 nanti.

Tiga diantaranya masih bisa dicairkan di bulan Desember 2022 ini. Artinya 3 bansos ini menjadi bantuan terakhir.

6 dihapus, namun pemerintah akan menambah 6 bantuan di tahun 2023 nanti.

Baca Juga: Link eform.bri dan banpresbpum Tak Bisa di Akses, Cek Penerima BLT UMKM atau BPUM 2022 Lewat Jalur Ini

Pemerintah telah menganggarkan 479,1 T sebagai dana perlindungan sosial di tahun 2023 nanti. Dana ini yang nanti akan digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin melalui 6 jenis bantuan.

Lantas 5 bantuan sosial apa saja yang akan dihapus di tahun 2023? berikut daftarnya

1. BLT BBM

Pemerintah telah menyalurkan BLT BBM kepada masyarakat yang lolos verifikasi dan membutuhkan. Bantuan ini diberikan sebagai bantalan atas kenaikkan BBM.

Kebijakan BLT BBM ini diperuntukkan bagi 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat yang masing-masing menerima Rp150 ribu/bulan/KPM. Tahap I pada Bulan September 2022 telah tersalurkan untuk dua bulan yaitu September dan Oktober, sehingga masing-masing KPM secara tunai menerima Rp300 ribu yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. 

Sementara itu untuk penyaluran tahap kedua disampaikan pada Bulan November. Penyaluran tahap II ini merupakan penyampaian BLT BBM untuk Bulan November dan Desember.

“September-Oktober ini sudah disalurkan sebanyak Rp300 ribu per keluarga. Bulan November akan disalurkan yang kedua Rp300 ribu lagi. Jadi totalnya sampai dengan akhir tahun ini Rp600 ribu untuk penerimanya tadi 20,65 juta KPM,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata.

2. BLT Minyak Goreng
'
BLT MiGor diberikan kepada 2,5 juta PKL dan Warung (utamanya yang mempunyai usaha makanan) pada 514 Kabupaten/Kota, masing-masing menerima sebesar Rp100 ribu/PKL/bulan selama 3 bulan, dan juga akan diberikan sekaligus senilai @Rp300 ribu per penerima.

Ini menggunakan skema yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan POLRI.

3. Bantuan pangan non tunai pemberlakuan pembatasan masyarakat atau bpntppkm

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.

KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur.

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan untuk BPNT. Sedangkan besaran program sembako periode bulan Januari-Februari Rp 150.000,- namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp 200.000,-.

Baca Juga: Pencairan BSU 2022 Dipermudah di Hari Terakhir, Masih Ada Harapan bagi Pekerja yang Belum Mencairkan

Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warong.

4. Bantuan Voucher Kuota Intenet

Bantuan kuota internet ini dilucurkan tahun 2021 lalu sata terjadinya pandemi covid-19.

5. BLT UMKM atau BPUM

Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Masduki pada Selasa 22 November 2022 mengatakan jika BLT UMKM tak akan cair pada tahun 2022 ini. Waktu yang mepet jadi alasan utama.

Teten memastikan BLT UMKM tidak cair tahun ini. “Tahun ini tidak mungkin (cair BLT UMKM) karena tidak ada waktu lagi (untuk mengusulkannya),” kata Teten Masduki.

Lantas apakah tahun depan akan dilanjutkan BLT UMKM ini? Teten belum bisa memastikan.

6. Bantuan Subsidi Upah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemberian bantuan subsidi upah atau BSU kemungkinan tidak akan berlanjut pada 2023.

Airlangga mengatakan pemberian BSU pada tahun ini didasarkan atas adanya kenaikan dan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tahun sebelumnya pun atau pada 2021 penyaluran BSU sebagai bentuk bantuan saat pandemi Covid-19. “Kemarin [penyaluran BSU] dilanjutkan karena ada kenaikan dan penyesuaian BBM, sementara ini [untuk tahun depan] belum ada lagi,” kata Airlangga.

Nah, sebagai gantinya pemerintah telah menganggarkan sebanyak 479,1 triliun rupiah melalui RAPBN 2023.

Dikatakan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, akan membelanjakan sekitar 479,1 Triliun sebagai dana perlindungan sosial untuk meringankan beban keluarga miskin dan rentan miskin akibat resiko sosial.

Dengan total anggaran sebesar Rp479,1 triliun, perbaikan data penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama dalam penyaluran perlinsos.

Baca Juga: Hari Terakhir Pencairan BSU 2022, Kemnaker Beri 3 Kemudahan Bagi Pekerja yang Belum Terima Bantuan

Lantas bantuan apa saja di tahun 2023?

1. Program Keluarga Harapan dengan sasaran 10 juta KPM

2. Kartu sembako untuk 18,8 juta KPM

3. Kartu prakerja untuk 500 ribu peserta

4. Subsidi listrik untuk 40,7 juta pelanggan

5. Subsidi LPG 3 kilo untuk 8 juta MT

6. Subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 220 ribu unit rumah

Capaian dan target output prioritas dari Perlinsos antara lain untuk Program Keluarga Harapan untuk 10,0 juta KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran PBI-JKN 96,8 juta jiwa, PIP untuk 20,11 juta siswa, 976,8 ribu mahasiswa KIP Kuliah, 8,0 juta metrik ton subsidi LPG, 40,7 juta pelanggan subsidi listrik, dan 500 ribu peserta kartu prakerja.

Anggaran perlinsos juga sebagai bantalan untuk melindungi masyarakat di tengah gejolak dinamika situasi global.***