Network
PORTAL SULUT - Dalam suasana ketegangan politik yang semakin meningkat, Rocky Gerung, seorang filsuf dan akademisi terkemuka di Indonesia, mengemukakan saran kontroversialnya terkait kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Sarannya adalah agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meniru langkah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan menobatkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader paling memalukan.
Saran ini diajukan oleh Rocky Gerung sebagai tanggapan terhadap pernyataan Todung Mulya Lubis, Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md.
Baca Juga: Ini Kata UGM Soal Kabar Gielbran Ketua BEM Dikeluarkan dari Kampus Karena Kritik Presiden Jokowi
Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa pelanggaran dalam Pilpres 2024 lebih parah, dan Rocky Gerung menanggapinya dengan menyatakan bahwa Jokowi juga ikut terlibat dalam kecurangan tersebut, mengingat dia merupakan bagian dari proses pemilu.
Rocky Gerung menekankan bahwa selama kepemimpinan Jokowi, ketidakjujuran dalam Pemilu terus berlangsung. Menurutnya, rezim Jokowi menciptakan dampak rezimentasi dan ketidakjujuran dalam pemilu sebagai bagian dari keinginan Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan.
Ia mengklaim bahwa hal ini juga terjadi pada pemilihan tahun 2019, di mana Prabowo Subianto dihadapi dengan ketidakjujuran.
Dengan penuh semangat, filsuf ini mengemukakan pendapatnya tentang penanganan pernyataan Todung oleh PDIP.
Menurutnya, jika PDIP melihat ini sebagai bentuk kecurangan melalui pernyataan Todung, PDIP harus berbicara langsung dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk membahas tindakan yang harus diambil terhadap Jokowi.
"Kalau PDIP Perjuangan menganggap ini curang melalui mulutnya Todung, Todung harus bilang kepada Megawati, kita batalkan Pemilu ini atau kita ganggu dong supaya tidak curang," ujar Rocky Gerung, dilansir dari Youtube Rocky Gerung Official diakses 19 Desember 2023.
Lebih lanjut, Rocky Gerung memberikan saran yang lebih kontroversial kepada PDIP. Ia mengusulkan agar PDIP memasang baliho besar di depan kantornya dengan narasi "Joko Widodo kader PDIP paling memalukan".
Ini merujuk pada aksi BEM UGM yang memasang baliho besar dengan narasi serupa terhadap Jokowi.
Baca Juga: 18 Ribu Komentar Kepung Medsos Gielbran Ketua BEM UGM, Buntut Kritik Presiden Jokowi
"Ya seharusnya PDIP itu ikuti saja apa yang dilakukan BEM UGM, di depan kantor PDIP, pasang baliho gede-gede dan tulis, Joko Widodo kader PDIP paling memalukan," ungkapnya.
Saran Rocky Gerung ini tentu saja memicu perdebatan dan tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian melihatnya sebagai bentuk kritik tajam terhadap kondisi politik dan kebijakan pemerintah, sementara yang lain menilai saran tersebut terlalu provokatif dan tidak membangun.
Kontroversi Dalam Dinamika Politik
Dalam dinamika politik yang kompleks, setiap pernyataan dan saran dari tokoh-tokoh publik dapat memicu reaksi beragam dari masyarakat.
Rocky Gerung, dengan keberaniannya menyampaikan saran yang kontroversial, menunjukkan bahwa dinamika politik di Indonesia tidak hanya terbatas pada lapisan politisi, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh intelektual dan akademisi.
Saran untuk menobatkan Jokowi sebagai kader paling memalukan oleh PDIP mencerminkan suasana politik yang semakin memanas menjelang Pilpres 2024.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemilu menjadi sorotan utama, dan para pengamat politik, termasuk Rocky Gerung, turut memberikan pandangan kritis mereka.
Perlu dicatat bahwa pandangan Rocky Gerung tidak selalu mencerminkan pandangan mayoritas atau seluruh masyarakat. Setiap pandangan memiliki sudut pandangnya masing-masing, dan dalam sistem demokrasi, beragam pandangan dan pendapat merupakan hal yang wajar.
Meskipun kontroversial, saran dan pandangan seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung tetap menjadi bagian dari diskursus demokratis yang sehat.
Dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis, objektif, dan terbuka terhadap berbagai pandangan.
Dialog yang konstruktif dan demokratis menjadi kunci untuk memahami dan mengatasi perbedaan pendapat dalam membangun sebuah negara yang adil dan berdaulat.***
