Network
PORTAL SULUT - Desember ini menjadi pencairan terakhir sejumlah bantuan langsung tunai (BLT), salah satunya BSU dan BLT BBM.
Pemerintah berencana menghapus bantuan tersebut di tahun 2023.
"BSU ini kan kemarin dilanjutkan karena ada penyesuaian BBM, jadi sementara ini belum ada (tahun 2023) lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca Juga: Terungkap Ini Alasan 900 Ribu Pekerja Belum Ambil BSU 2022, DPR RI Beri Solusi Ini
Selain BSU daj BLT BBM, ada bansos lainnya yang akan dihapus. Apa saja?
2. BLT Minyak Goreng
'
BLT MiGor diberikan kepada 2,5 juta PKL dan Warung (utamanya yang mempunyai usaha makanan) pada 514 Kabupaten/Kota, masing-masing menerima sebesar Rp100 ribu/PKL/bulan selama 3 bulan, dan juga akan diberikan sekaligus senilai @Rp300 ribu per penerima.
Ini menggunakan skema yang penyalurannya dilakukan secara langsung oleh TNI dan POLRI.
3. Bantuan pangan non tunai pemberlakuan pembatasan masyarakat atau BPNT PPKM
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.
KPM akan menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank Penyalur.
Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,- per KPM per bulan untuk BPNT. Sedangkan besaran program sembako periode bulan Januari-Februari Rp 150.000,- namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp 200.000,-.
Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur, sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warong.
4. Bantuan Voucher Kuota Intenet
Bantuan kuota internet ini dilucurkan tahun 2021 lalu sata terjadinya pandemi covid-19.
Meski begitu, para penerima 5 bantuan tersebut tak perlu kuatir. Diawal tahun 2023, penerima bantuan ini berpeluang dapat bantuan Rp4 juta dari pemerintah.
Ini juga berlaku bagi siapa saja yang belum pernah mendapatkan bantuan di tahun 2022, seperti BSU, BLT UMKM dan bantuan sejenisnya.
Baca Juga: BSU 2022 Tak Berlanjut di 2023, Pekerja Ini Segera Ambil Rp600 Ribu Sebelum 20 Desember 2022
Caranya dengan ikut program Kartu Prakerja.
Namun ada perbedaan dengan tahun 2022 ini, para peserta yang lolos akan mendapatkan Rp4,2 juta. Syaratnyapun dibikin lebih mudah dibanding tahun 2022 ini.
Adapun syaratnya adalah:
1. Lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja
2. Penyesuaian besaran bantuan senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian:
- Bantuan biaya pelatihan Rp3,5 juta
- Insentif pasca pelatihan Rp600 ribu
- Insentif survai Rp100 ribu
3. Akan diimplementasikan secara luring, daring maupun bauran
4. Terbuka bagi penerima bantuan dari lembaga kementerian atau bantuan lainnya.
5. Pendaftaran masih di link yang sama prakerja.go.id.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi COVID-19,” kata Menko Ekon.
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ujar Airlangga.***
