Network
PORTAL SULUT - Berikut ini rincian Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru PNS dan Non PNS di tahun 2023.
Seperti diketahui, pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023. Lantas bagaimana dengan nasib para guru? apakah akan naik juga?
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp608,3 triliun atau sebesar 20% dari total belanja negara di tahun 2023 nanti.
Baca Juga: JANGAN SALAH! Cek BLT UMKM atau BPUM 2022 Bukan di eform.bri dan banpresbpum.id, Tapi di Sini
Anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa program seperti Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, KIP kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa, TPG Non PNS untuk 556,9 ribu guru non PNS, BOS untuk 44,2 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,1 juta peserta didik, dana abadi pendidikan (termasuk dana abadi pesantren), dana abadi riset, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi kebudayaan.
Pemerintah juga telah mengeluarkan Permendikbudristek 4 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
Aturan ini juga berlaku untuk PPPK karena termasuk dalam Guru Aparatur Sipil Negara.
Salah satu poinnya adalah nilai tunjangan serta jadwalnya. Dengan peraturan ini diharapkan tunjangan sertifikasi akan tepat waktu.
Seperti diketahui salah satu masalah yang sering diungkap para guru adalah molornya pencairan sertifikasi guru.
Sebagai informasi syarat untuk bisa memperoleh tunjangan sertifikasi guru antara lain adalah sebagai berikut:
