Network
PORTAL SULUT – Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan bahwa permintaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia akan mencapai 530.028 pada tahun 2022.
Jumlah ini sesuai dengan total 90.690 permintaan untuk otoritas pusat dan 439.338 permintaan untuk otoritas lokal.
Rincian kebutuhan daerah adalah 319.716 tenaga PPPK Guru, 92.014 tenaga PPPK kesehatan, dan 27.608 tenaga PPPK teknis.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah mengelola personel non-ASN.
Baca Juga: Biar Aman Lakukan 6 Cara Oral Seks Ini dengan Pasangan Agar Terhinar dari Penyakit
Oleh karena itu, mengidentifikasi kebutuhan ASN pada tahun 2022 juga merupakan komitmen tulus pemerintah untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kesehatan di tingkat nasional.
“Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 kita fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada eks tenaga honorer kategori II (THK-II,” kata Menteri Anas, seperti yang dikutip portal sulut dari alan resmi Menpan pada Sabtu, 17 September 2022.
Anas mengatakan fenomena yang terjadi di tingkat nasional saat ini adalah belum meratanya distribusi ASN yang masih menumpuk di kota-kota besar.
Di sisi lain, proses rekrutmen, distribusi, dan kebutuhan tahunan sangat transparan.
Menpan mengatakan arahan Presiden RI Joko Widodo sangat jelas dan itu adalah alokasi sumber daya manusia ASN. Rekrutmen juga harus jelas dan mudah dipahami.
"Jadi masalahnya bukan hanya kelangkaan, tapi distribusi, padahal presiden sangat concern ke luar negeri selain Jawa," kata Anas.
Baca Juga: Ramalan Rezeki dan Keberuntungan, 5 Zodiak Leo, Libra, Aquarius, Gemini, dan Aries
Menurut Pak Anas, ketimpangan ini bukan hanya soal angka, tapi fenomena ASN yang ingin segera pindah begitu masuk ASN menjadi penyebab ketimpangan.
Hal ini menyebabkan persebaran ASN yang tidak merata dan lebih banyak lagi penyebab kurangnya pendaftar calon ASN di daerah terpencil.
Anas ingin ASN menjadi tempat mengabdi kepada masyarakat, bukan tempat mencari pekerjaan.
"Namun, setelah diterima, banyak yang meminta pindah ke kota lain. Makanya banyak tempat di luar Jawa yang setiap tahun kekurangan tenaga kesehatan dan guru," kata mantan Bupati Banyuwangi itu.***
