Network
PORTAL SULUT- Pelamar CPNS tahun 2021 yang lulus seleksi administrasi tak usah khawatir. BKN melalui akun Instagram resmi @cpnsindonesia memberikan bocoran informasi pengumuman jadwal pelaksanaan ujian SKD nanti.
"Mudah2an dua atau tiga hari ke depan sudah ada informasi terkait jadwal SKD CPNS tahun 2021 dan sudah ada kartu sscn masing2," tulis akun tersebut, Minggu 22 Agustus 2021.
Selain itu, akun resmi Instagram @spnsindonesia juga memberikan informasi jumlah titik pelaksaan ujian SKD.
Baca Juga: Kabar Baik Dari BKN! Jadwal Ujian SKD CPNS dan Tes Kompetensi PPPK 2021 Sudah Tahap Akhir
"Jadwal SKD sedang dalam akhir persiapan, ada 462 titik lokasi pelaksanaan SKD di seluruh Indonesia," tulis akun @cpnsindonesia.
Sebelumnya, BKN menjadwalkan pelaksanaan SKD CPNS berlangsung pada 25 Agustus sampai 4 Oktober.
Namun, jadwal itu tertunda lantaran pandemi Covid-19.
Meski begitu, Kepala BKN Bima Arya menargetkan, rangkaian seleksi CASN 2021, mulai dari SKD, SKB bagi CPNS tahun 2021 serta seleksi kompetisi bagi PPPK dapat rampung paling lambat 15 Desember 2021.
Baca Juga: BKN Siapkan 462 Titik Lokasi Pelaksanaan SKD, Cek Lokasimu!
"Nanti kita lihat di lapangan, apakah berkurang atau tidak, tergantung situasi," ungkap Bima.
Kepala Pusat pengembangan sistem seleksi BKN Mohammad Ridwan, juga menyebut jika jadwal pelaksanaan SKD masih menunggu izin dan persetujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"PPSS BLN juga tengah membuat jadwal SKD rinci terhadap peserta CASN yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca sanggah, termasuk menyangkut titik lokasi," terang Ridwan, dalam sosialisasi virtual peraturan seleksi CAT, 18 Agustus 2021 kemarin.
Baca Juga: Peserta SKD CPNS 2021 Wajib Pelajari, Kumpulan Soal TWK, TIU dan TKP yang Selalu Keluar Tiap Tahun
Di samping itu, Deputi bidang Informasi Kepegawaian BKN Suharman menyampaikan, rencana jadwal pelaksanaan seleksi CASN 2021 diawali dengan SKD CPNS dan akan berlajan secara paralel dengan seleksi kompetensi PPPK guru dan Non guru.
"Rencana jadwal yang ditetapkan persentase tersebut menunggu izin dan persetujuan dan BNPB selaku satgas Covid-19," jelas Suharmen.***
