PORTAL SULUT – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan kejahatan siber di Indonesia cukup tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun.
Sepanjang 2020 saja, BSSN mendeteksi adanya 495 juta “cyber attack”.
Lebih mencengangkan lagi, jumlah serangan siber yang diungkap BSSN itu ternyata naik dua kali dibanding tahun sebelumnya, 2019.
"BSSN mendeteksi lebih dari 495 juta serangan siber tahun lalu. Angka ini naik dua kali lipat dibanding tahun 2019," terang Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, Yoseph Puguh, dikutip PortalSulut.PikiranRakyat.com dari PMJ News pada Selasa, 8 Juni 2021.
Baca Juga: Selamat Tinggal TV Analog, 15 Daerah Ini Akan Gunakan TV Digital Tahap I, Ini Daftarnya
Ia menuturkan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar kejahatan siber dapat diminimalisir. Setidaknya dalam memproteksi data masyarakat.
Menurut Yoseph Puguh, peran tim keamanan siber di Provinsi Bangka Belitung lebih pada pemulihan dari insiden penyerangan.
Peran ini penting karena pada era perkembangan teknologi sekarang ini keamanan data menjadi prioritas.
"Peran Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Provinsi Bangka Belitung sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber," tutur Yoseph Puguh.
Diketahui bahwa setiap harinya orang, organisasi, dan bahkan negara menjadi korban “cyber attack”.
Serangan siber itu antara lain berbentuk malware, phishing, DDoS, dan serangan lainnya.
Serangan siber bahkan dapat berdampak secara regional dan global.
Baca Juga: Survei IndEX: Prabowo, Ganjar dan Kang Emil Kokoh di Bursa Capres, Puan Tertahan di Papan Bawah
Tidak ada yang tahu kapan mereka menjadi korban.
Serangan dunia maya bisa menjadi bencana bagi siapa pun.
Baru-baru ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di empat daerah diduga terkena serangan siber.
Server Disdukcapil milik Pemkot Bogor, Malang, Kabupaten Bekasi, dan Subang dikabarkan diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti dilansir dari Antara pada Selasa, 8 Juni 2021.
Masalah tersebut akhirnya bisa diatasi, sehingga pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di empat daerah tersebut sudah kembali normal.***