PORTAL SULUT - Hampir satu tahun ini, kegiatan belajar mengajar di sekolah atau sekolah tatap muka disetop, lantaran adanya pandemi Covid-19.
Kini sekolah sudah bisa melaksanakan tatap muka, asalkan ada syaratnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa sekolah di Provinsi Papua Barat yang sulit bahkan tidak ada jaringan internet untuk melakukan belajar jarak jauh dapat melakukan pembelajaran tatap muka, namun tetap melalui protokol kesehatan COVID-19.
Baca Juga: Punya Paras Cantik dan Tubuh Sexy, Maria Vania: Nggak Puas Kalau Urusan Ini
"Kemendikbud mendorong agar sekolah di Papua Barat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit bahkan tidak ada jaringan internet dapat melakukan belajar tatap muka," katanya saat kunjungan kerja hari ketiga di Kepulauan Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat 12 Februari 2021 seperti dikutip dari Antara.
Dia mengatakan belajar tatap muka bagi daerah yang tidak ada jaringan internet dilakukan agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran.
"Belajar tatap muka juga mesti dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19," katanya.
Baca Juga: Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar Menikah Bulan Depan, Krisdayanti Tak Dilibatkan
Namun semua itu, kata dia, kembali kepada keputusan pemerintah daerah, kepala sekolah, dan komite sekolah sebab kewenangan diberikan kepada daerah untuk memutuskan sesuai kondisi daerah itu.
Menurut dia, SKB 4 menteri yang dikeluarkan pemerintah untuk memastikan bahwa di setiap daerah dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada.
Karena itu, dia meminta kepada kabupaten dan provinsi di Papua Barat agar menggunakan SKB 4 menteri tersebut untuk memulai proses tatap muka bagi sekolah di daerah yang tidak ada jaringan internet untuk melakukan pembelajaran jarak jauh.
Baca Juga: Raffi Ahmad dan Agnes Monica Dijagokan PKB Maju Pilgub DKI
Belajar tatap muka diatur dengan baik dan mengutamakan protokol kesehatan misalnya satu Minggu tiga kali tatap muka sudah cukup agar anak-anak tidak ketinggalan pelajaran.
"Tetapi semua itu tergantung pada kepala sekolah dan komite sekolah. Jika sekolah memperbolehkan maka pemerintah daerah harus memberikan dukungan agar berjalan lancar dan sesuai dengan protokol kesehatan," demikian Nadiem Makarim.***