PORTAL SULUT - Dalam sebuah ceramah yang disampaikan oleh KH Ahmad Bahauddin Nursalim, yang akrab disapa Gus Baha, ia membahas secara tegas hukum yang mengancam pelaku money politik.
Money politik, atau politik uang, ternyata memiliki hukum tersendiri dalam pandangan Gus Baha, yang kerap kali diabaikan oleh banyak pelaku praktik tersebut.
Dalam konteks pemilu, kampanye yang diwarnai dengan money politik telah menjadi permasalahan serius yang menghancurkan semangat demokrasi.
Baca Juga: Hukum Wanita yang Sering Sholat Tanpa Berjilbab Menurut Gus Baha: Perspektif Fiqh Dakwah
Artikel ini akan merinci pandangan Gus Baha terkait hukum money politik, konsekuensinya, dan pentingnya pemilihan pemimpin yang amanah.
1. Money Politik: Hukum dan Konsekuensinya
Menurut Gus Baha, praktik money politik bukanlah tindakan yang tanpa konsekuensi.
Dalam ceramahnya, ia menegaskan bahwa banyak pelaku money politik tidak memahami konsekuensi hukum Islam yang melekat pada tindakan tersebut.
Dalam menjelang pemilu, money politik menjadi marak, dengan para calon legislatif yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat.
Namun, Gus Baha menyampaikan bahwa konsekuensi hukum Islam harus menjadi pertimbangan serius bagi para pelaku money politik.
2. Pemilu dan Spirit Demokrasi yang Cedera
Kampanye yang diwarnai dengan money politik secara langsung mencederai semangat demokrasi.
Praktik ini menciptakan ketidaksetaraan di antara calon-calon, di mana kekayaan finansial menjadi faktor penentu yang sangat dominan.
Dalam konteks ini, Gus Baha mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin dengan pertimbangan yang matang dan memilih mereka yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat, bukan hanya karena aliran dana.
3. Hukum Islam dan Money Politik
Gus Baha menyoroti bahwa jabatan menjadi wakil rakyat bukanlah sesuatu yang bisa dijalankan oleh siapa saja.
Menurutnya, orang soleh, atau orang yang berakhlak baik, tidak mungkin mengambil peran tersebut.
Baca Juga: Mimpi Orang Tua yang Sudah Meninggal, Ada Pertanda ini kata Ustadz Yusuf Sabili
Alasannya, pekerjaan ini seringkali dekat dengan hal-hal syubhat (keraguan) dan haram (terlarang).
Dengan tegas, Gus Baha menyampaikan bahwa memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak menjalankan ibadah sholat dan tidak memiliki tradisi ulama sama dengan menyumbang dosa.
4. Mencermati Kualitas Calon Wakil Rakyat
Gus Baha memberikan penekanan pada pentingnya memilih calon wakil rakyat yang amanah dan menjalankan ibadah sholat.
Baginya, memberikan kepercayaan kepada orang yang tidak memiliki tradisi ulama dan tidak menjalankan ibadah sholat sama dengan menyumbang dosa besar.
Pemilih perlu memastikan bahwa calon yang mereka pilih memiliki integritas, kejujuran, dan ketaatan dalam menjalankan ibadah.
5. Membeli Kebenaran dan Kesimpulan
Dalam konteks tertentu, Gus Baha memberikan pengertian bahwa menggunakan money politik untuk merebut kekuasaan bisa dianggap sah jika dilakukan demi merebut kekuasaan dari orang zalim.
Ia menyebutnya sebagai "Membeli Kebenaran".
Hal tersebut sebagaimana dinukil portalsulut.com dari TikTok @madhakim diakses 13 November 2023.
Dalam kesimpulannya, Gus Baha menekankan bahwa bukan pada metode atau cara seseorang meraih kekuasaan, melainkan pada siapa yang mendapatkan kekuasaan tersebut.
Artinya, integritas dan keberlanjutan moral pemimpin lebih penting daripada metode yang digunakan.
6. Pemilihan Pemimpin yang Amanah
Dengan mendalamnya pandangan Gus Baha terhadap money politik, masyarakat diajak untuk mempertimbangkan dengan serius calon pemimpin yang amanah.
Kualitas moral, integritas, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama harus menjadi faktor utama dalam memilih wakil rakyat.
Hanya dengan pemilihan yang cermat dan beretika, masyarakat dapat memberdayakan pemimpin yang mampu mengemban amanah dengan baik.
Dalam perspektif Gus Baha, money politik bukanlah praktik yang bisa diabaikan tanpa konsekuensi.
Hukum Islam menuntut integritas, kejujuran, dan ketaatan dalam menjalankan ibadah.
Dengan menyoroti dampak negatif money politik terhadap semangat demokrasi, Gus Baha mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih pemimpin.
Kesimpulannya, bukan hanya cara meraih kekuasaan yang penting, tetapi juga siapa yang mendapatkan kekuasaan tersebut.
Dalam konteks pemilu, pemilihan yang beretika dan cerdas menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang amanah dan melayani kepentingan rakyat.
Wallahualam.***