PORTAL SULUT – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako kembali dilanjutkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Penyaluran dilakukan setiap bulan selama periode Januari – Desember 2021 melalui Bank HIMBARA (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk.
Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp200.000/bulan/KPM. Artinya dalam setahun per KPM akan menerima Rp2,4 juta.
Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi, Kemensos mengalokasikan bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp7,08 triliun.
Alokasi 5,9 juta KPM penerima Bansos BPNT merupakan usulan dari daerah.
Dikutip dari dikutip dari pkh.kemensos.go.id, pada tahun 2022 ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp78,25 triliun untuk belanja Bansos.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, Kemensos tetap akan melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program Bansos.
Mensos memastikan, pemerintah tidak akan menghentikan bantuan kepada masyarakat miskin terdampak pandemi.
Program bansos yang dikelola Kemensos terdiri dari bansos reguler dan Bansos khusus.
Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.
Bansos reguler yang dimaksud adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.
“PKH dan BPNT terus berjalan baik ada atau tidak ada pandemi. Karena memang dimaksudkan untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM unggul,” kata Mensos.
Baca Juga: Bansos BLT Rp 3 Juta Masuk ATM? Cek Nama Anda di Link Ini, Pastikan Masuk Sebagai Penerima
Menurut Mensos, hal ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap masyarakat terdampak pandemi, masih terus berlanjut.
“Masyarakat miskin dan rentan tetap akan kami bantu,” katanya.
Mensos mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan.
Atau memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.
Dalam kaitan tersebut, Mensos menekankan kembali, bahwa pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Adapun cara mengecek daftar penerima Bansos BPNT yakni dengan mengakses link online cekbansos.kemensos.go.id.
Cak Bansos BPNT bisa dilakukan melalui komputer atau HP. Namun sebelumnya harus dipastikan komputer atau HP kalian tersabung dengan jaringan internet.
Baca Juga: Ini Dia, Jadwal Pencairan 4 Bansos di Tahun 2022, Pastikan Nama Anda Masuk di Link Ini
Selain itu masyarakat juga harus menyiapkan KTP.
Jika sudah maka ikutilah langkah-langkah berikut ini:
- Buka link online cekbansos.kemensos.go.id.
- Masukan nama Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Masukan nama lengkap sesuai dengan KTP.
- Masukan kode verifikasi yang tertera, dan tekan ‘refresh’ jika kode yang muncul kurang jelas.
- Tekan tombol ‘Cari Data’.
Baca Juga: Punya Garis Hoki Semulus Sutera, 3 Shio Punya Rezeki Mumpuni di Bulan Maret Nanti
Selain itu, cek penerima Bansos BPNT juga bisa lewat aplikasi Cek Bansos. Aplikasi Cek Bansos bisa diunduh lewat Play Store.
Setelah diunduh kamu bisa langsung melakukan cek penerima Bansos BPNT dengan cara:
- Buka aplikasi Cek Bansos.
- Login menggunakan user ID yang sudah diaktivasi dan diverivikasi oleh admin Kemensos, buat akun baru jika baru pertama kali membuat akun di aplikasi Cek Bansos.
- Masukan nama Provinsi, Kabupaten atau Kota, Kecamatan, dan Desa atau Kelurahan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk elekteonik (eKTP).
- Masukan nama lengkap sesuai dengan eKTP.
- Masukan kode verifikasi yang tertera, dan tekan ‘refresh’ jika kode yang muncul kurang jelas.
- Tekan tombol ‘Cari Data’.
Baca Juga: Kantong Tebal! 7 Zodiak Ini Bakal Kecipratan Uang di Pertengahan Akhir Februari Tahun Ini
Selain dari Kemensos, masyarakat juga masih mendapatkan berbagai bantuan dari kementerian lain dan juga pemerintah daerah.
Bantuan yang masih belanjut tersebut di antaranya Kartu Prakerja, subsidi listrik, bantuan langsung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sebagainya.***