Network
PORTAL SULUT - Ketua Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menilai pemerintah telah mengabaikan prinsip hukum "salus populi suprema lex estom" atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Hal inj terlihat melakukan pembiaran terhadap beberapa kerumunan masa yang terjadi belakangan di tengah pandemi Covid-19.
Penilaian Maman ini merujuk pada beberapa kerumunan massa yang terjadi, mulai dari kedatangan Habib Rizieq Shihab, acara Maulid Nabi yang digelarnya, hingga peenikahan putri Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut. Pemerintah, dinilai tak konsisten dalam menangani penyebaran Covid-19.
“Inkonsistensi pemerintah dalam penanganan Covid-19 merupakan preseden buruk dan berdampak serius pada merebaknya klaster baru Covid-19," kata Maman seperti dikutip dari RRI, Senin, 16 November 2020.
Maman mengatakan, protokol kesehatan yang digunakan para pejabat negara dan aparat, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan dalam rangkaian acara Habib Rizieq.
Sikap pemerintah tersebut, menurut Maman, sangat melukai para dokter dan perawat, peserta didik yang kehilangan semangat belajar karena daring, para korban PHK, dan beberapa profesi lainnya.
Terlebih pada acara Habib Rizieq, BNPB memfasilitasi dengan membagikan puluhan ribu masker gratis.
“Imbauan itu domainnya ormas seperti NU dan Muhammadiyah. Negara itu harus mengambil tindakan tegas. Melarang atau membubarkan kerumunan," ujar Maman.
Maman menegaskan, pihaknya sudah mengirimkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, kementerian dan lembaga tinggi negara, tentang pentingnya penanganan Covid-19 yang berdasarkan prinsip keselamatan, keadilan dan partisipasi masyarakat.
“Kita meminta Pemerintahan Jokowi yang kita dukung mewariskan tata kelola pemerintahan yang tegas, berwibawa dan adil. Jokowi jangan terjebak politik akomodatif pragmatis yang merugikan rakyat banyak dan mencedrai demokrasi Pancasila yang berasas semangat gotong royong," pungkasnya.
