Honorer Belum Terdata Pendataan Non ASN Baca Ini, Mulai 1 April Pemutahiran Data Tenaga Non ASN 2024

- 1 April 2024, 02:30 WIB
Honorer Belum Terdata Pendataan Non ASN Baca Ini, Mulai 1 April Pemutahiran Data Tenaga Non ASN 2024
Honorer Belum Terdata Pendataan Non ASN Baca Ini, Mulai 1 April Pemutahiran Data Tenaga Non ASN 2024 /


PORTAL SULUT - Kabar gembira untuk tenaga honorer, khususnya yang belum terdata BKN.

Jelang pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024, Tenaga honorer diminta melakukan pemutahiran data.

Berikut ini cara melakukan pemutahiran data tenaga non ASN 2024.

Ini menyusul surat Nomor : P-1112/SJ/B.II/2/KP.00/03/2024 28 Maret 2024 yang bersifat segera.

Tenaga honorer hanya diberi waktu 5 hari untuk melakukan pemutahiran data non ASN.

Seperti diketahui pemerintah akan segera membuka seleksi CPNS dan PPPK 2024.

Seleksi PPPK 2024 dibuka dengan alokasi sebanyak 221.936 formasi di instansi pusat dan 1.383.758 formasi di instansi daerah.

Formasi PPPK di instansi daerah terdiri dari 419.146 formasi guru, 417.196 formasi tenaga kesehatan, dan 547.416 formasi tenaga teknis.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengatakan jika tes PPPK bagi tenaga honorer di tahun 2024 hanya bersifat formalitas.

Baca Juga: 31 Maret Batas Akhir Penarikan Data TPG 2024, Cek Info GTK 1 April Ada Kejutan Pencairan Sertifikasi Guru

Hal ini dikatakan Menteri Anas saat Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu 13 Maret 2024 lalu

"Tes hanya formalitas, 100 persen mereka diterima. Jadi tes ini formalitas untuk mendata ulang. Jadi 100 persen diterima," kata Menteri Anas.

Meski demikian, Menteri Anas mengatakan bahwa honorer yang diangkat jadi PPPK hanya yang lulus verifikasi dan validasi alias audit yang dilakukan BKN bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ada 2 alternatif penempatan PPPK hasil tes 2024. Jika anggaran daerah dapat mencukupi maka mereka akan menjadi PPPK penuh waktu, sedangkan jika anggaran daerah yang masih belum bisa mencukupi maka PPPK hanya sebatas paruh waktu.

Walaupun demikian, bagi PPPK paruh waktu akan tetap mempunyai NIP. "Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobi karena kalau database ada pasti diselesaikan dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP, tinggal apakah Paruh Waktu atau Penuh Waktu," katanya.

Nah tentu kabar pemutahiran data non ASN ini disambut baik para tenaga honorer.

Nah mulai 1 April hingga 5 April 2024 ini, akan ada pemutahiran data tenaga non ASN. Namun pemutahiran ini hanya untuk non ASN Kementerian Agama.

Baca Juga: Jadwal Libur Sekolah April 2024 dan Libur Lebaran 2024 untuk SD, SMP, SMA dan SMK

Adapun poin dari surat tersebbut adalah:

1. Pemutakhiran Data Tenaga Non ASN dimaksudkan untuk memperbaharui data Tenaga Non ASN seperti pendidikan terakhir, riwayat pekerjaan, atau data lainnya yang diperlukan;

2. Pelaksanaan pemutakhiran data dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang telah disediakan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal mulai tanggal 01 sd. 05 April 2024;

3. Tenaga Non ASN yang telah terdata pada database BKN, memperbaharui dan mengunggah dokumen yang diperlukan secara mandiri yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai Rp.10.000,- yang menyatakan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang;

4. Jika data yang disampaikan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas tidak sesuai, maka yang bersangkutan bersedia mempertanggungjawabkan dan diproses secara hukum;

5. Pimpinan Satuan Kerja menugaskan unit yang membidangi layanan kepegawaian untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pemutakhiran data tersebut;

6. Untuk layanan teknis, dapat berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara agar segera menyampaikan pelaksanaan pemutakhiran data Tenaga Non ASN yang telah terdata pada database BKN di lingkungan kerja Saudara dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Jenderal up. Kepala Biro Kepegawaian.

Untuk tenaga honorer di Kementerian Agama manfaatkan kesempatan ini. Sementara untuk dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus tunggu informasi.

Sebelumnya melalui akun instagramnya, BKN menjelaskan jika proses pendataan Non-ASN sudah selesai dilakukan pada Oktober 2022 dan saat ini belum ada kebijakan untuk melakukan pendataan kembali.

Nah jika ingin mengetahui apakah anda masuk dalam pendataan BKN, anda diminta berkoordinasi dengan Unit Pengelola Kepegawaian tempat bekerja (Biro SDM/BKD/BKPSDM) karena kewenangan pendataan Mon-ASN ada pada instansi masing-masing.

Data yang ada di Biro SDM/BKD/BKPSDM termasuk Nakes dan Guru.

BKN memastikan layanan helpdesk BKN tidak bisa untuk mengecek nama-nama pendataan Non-ASN. "Silahkan cek ke bagian Kepegawaian masing-masing ya karena pendataan telah selesai dan hasilnya sudah diserahkan ke PPK," kata BKN. ***

Editor: Harry Tri Atmojo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah