CPNS 2023 Lulusan SMA: Jangan Buru-Buru Mendaftar, Lihat Dulu Formasi Ini, Gaji Rp7 Juta, Tanpa Syarat Khusus

PORTAL SULUT - Ada banyak instansi yang membuka lowongan kerja lulusan SMA di seleksi CPNS 2023

Ini menjadi kesempatan besar lulusan SMA untuk menjadi PNS di tahun 2023.

BKN telah membuka pendaftaran CPNS mulai 20 September 2023.

Baca Juga: CPNS dan PPPK 2023: SSCASN Lagi Error, Ini Kata BKN

Meski begitu BKN berharap calon pelamar tak buru-buru mendaftar. "Sebelum pendaftaran dimulai, kalian bisa mempertimbangkan matang formasi dan instansi mana saja yang bisa dilamar," tulis BKN.

Seperti diketahui, jadwal seleksi CPNS 2023 berubah. Berikut jadwal terbarunya:

Pengumuman Seleksi 19 September s.d. 3 Oktober 2023

Pendaftaran Seleksi 20 September s.d. 9 Oktober 2023

Seleksi Administrasi 20 September s.d. 12 Oktober 2023

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 13 s.d. 16 Oktober 2023

Masa Sanggah 17 s.d. 19 Oktober 2023

Jawab Sanggah 17 s.d. 21 Oktober 2023

Pengumuman Pasca Sanggah 20 s.d. 26 Oktober 2023

Penarikan data final 27 s.d. 29 Oktober 2023

Penjadwalan SKD CPNS 30 Oktober s.d. 2 November 2023

Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS 3 s.d. 6 November 2023

Pelaksanaan SKD CPNS 7 s.d. 16 November 2023

Pengolahan Nilai SKD CPNS 14 s.d. 17 November 2023

Pengumuman Hasil SKD CPNS 18 s.d. 20 November 2023

Masa Sanggah 21 s.d. 23 November 2023

Jawab Sanggah 21 s.d. 25 November 2023, dan seterusnya.

Baca Juga: CPNS dan PPPK 2023: Provinsi Jawa Barat Buka 6.362 Formasi, Guru Bahasa, Matematika dan Prakarya Terbanyak

Nah, hingga Rabu 20 September 2023 ini tercatat ada 65 lowongan kerja CPNS untuk lulusan SMA sederajat.

Jumlah ini akan semakin bertambah sering instansi mengumumkan formasinya.

Berikut rinciannya:

Gaji Rp5,71 - 6,26 juta

1. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH Formasi 115

2. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR Formasi 89

3. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT Formasi 82

4. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Formasi 76

5. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN Formasi 55

6. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN Formasi 47

7. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ACEH Formasi 37

8. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG Formasi 34

9. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR Formasi 32

10. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN Formasi 31

11. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN Formasi 31

12. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU Formasi 30

13. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT Formasi 28

14. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT Formasi 25

15. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA Formasi 21

16. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR Formasi 20

17. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI Formasi 19

18. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU Formasi 18

19. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH Formasi 18

20. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D I YOGYAKARTA Formasi 18

21. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH Formasi 17

22. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA Formasi 16

23. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA BARAT Formasi 15

24. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA Formasi 12

25. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH Formasi 12

26. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI Formasi 10

27. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Formasi 10

28. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU Formasi 9

29. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU Formasi 9

30. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA Formasi 6

31. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA Formasi 6

32. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT Formasi 6

33. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM GORONTALO Formasi 5

34. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT Formasi 4

35. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN Formasi 3

36. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR Formasi 3

37. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR Formasi 3

38. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA Formasi 3

39. PENJAGA TAHANAN (PRIA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT Formasi 3

40. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN Formasi 2

41. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM D I YOGYAKARTA Formasi 2

42. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN BARAT Formasi 2

43. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU Formasi 2

44. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT Formasi 2

45. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI Formasi 2

46. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU Formasi 2

47. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN Formasi 2

48. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TENGAH Formasi 2

49. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA Formasi 2

50. PENJAGA TAHANAN (WANITA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN Formasi 2

Gaji Rp5,66 - 7,06 Juta

51. OPERATOR - PENJAGA TAHANAN Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Formasi 2198

52. KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Formasi 2027

53. OPERATOR - PENJAGA TAHANAN Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Formasi 60

54. KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Formasi 58

55. KLEREK - PENGELOLA PENANGANAN PERKARA Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung Formasi 57.***

56. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN KOORDINATOR WILAYAH, BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH, DEPUTI BIDANG INTELIJEN DALAM NEGERI

Gaji Rp2 - 4,5 juta Kebutuhan 30

57. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN BAGIAN OPERASIONAL, BADAN INTELIJEN NEGARA DI DAERAH, DEPUTI BIDANG INTELIJEN DALAM NEGERI

Gaji Rp2 - 4,5 juta Kebutuhan 28

58. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN BIRO UMUM, SEKRETARIAT UTAMA

Gaji Rp2 - 4,5 Kebutuhan 6

59. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN BIRO LOGISTIK, SEKRETARIAT UTAMA

Gaji Rp2 - 4,5 Kebutuhan 4

60. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN PUSAT PSIKOLOGI, SEKRETARIAT UTAMA

Gaji Rp2 - 4,5 Kebutuhan 3

61. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN, DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN OPERASI, DEPUTI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Gaji Rp2 - 4,5 juta Kebutuhan 1

62. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN SUBDIREKTORAT PERENCANAAN ANGGARAN, DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN OPERASI, DEPUTI BIDANG INTELIJEN EKONOMI

Gaji Rp2 - 4,5 Juta Kebutuhan 1

63. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN DIREKTORAT PERENCANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN OPERASI, DEPUTI BIDANG KONTRA INTELIJEN

Gaji Rp2 - 4,5 Juta Kebutuhan 1

64. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN SUBDIREKTORAT KOMUNITAS SIBER, DIREKTORAT KONTRA, DEPUTI BIDANG INTELIJEN SIBER

Gaji Rp2 - 4,5 Juta Kebutuhan 1

65. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN SUBDIREKTORAT PAPUA BARAT, DIREKTORAT MALUKU DAN PAPUA, DEPUTI BIDANG INTELIJEN DALAM NEGERI

Gaji Rp2 - 4,5 Kebutuhan 1

67. PEMULA - ASISTEN PENATA KELOLA INTELIJEN PUSAT PEMBINAAN PROFESI INTELIJEN, SEKRETARIAT UTAMA

Gaji Rp2 - 4,5 Juta Kebutuhan 1

Untuk link download formasi CPNS lulusan SMA KLIK DI SINI.***