Network
PORTAL SULUT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menegaskan reformasi birokrasi (RB) perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan, yang apabila diselesaikan akan memberi dampak optimal ke masyarakat.
Seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, belanja produk dalam negeri dari APBN/APBD, dan pengendalian inflasi. Percepatan dampak ini bisa dilakukan melalui reformasi birokrasi Tematik.
“Reformasi Birokrasi Tematik, sesuai arahan Presiden Jokowi, diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak, yang betul-betul menyasar masalah utama pembangunan,” ujar Menteri Anas pada Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi Tematik bersama Provinsi Banten di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa (23/05).
Acara dihadiri P.j Gubernur Banten Al Muktabar dan bupati/wali kota se-Provinsi Banten.
Anas mengatakan, empat fokus Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan saat ini adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dilakukan secara nasional oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan dampak yang menyeluruh.
Baca Juga: Cek Daftar Pemda yang Usulkan Formasi CPNS 2023 dan PPPK 2023
Menteri Anas mendorong Provinsi Banten bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam penerapan reformasi birokrasi berdampak.
