Network
PORTAL SULUT – Ada kabar gembira untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Idul Fitri tahun 2022 ini, PPPK akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
Lihat jadwal penyaluran dan besaran THR kepada PPPK di artikel ini.
Selain PPPK, ASN mulai dari eselon I sampai paling bawah juga mendapat THR.
Tak ketinggalan TNI dan Polri, serta seluruh pensiunan juga akan mendapatkan THR.
Penyaluran THR akan dilakukan sesaat sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei.
Jika merunut dari tahun-tahun sebelumnya, biasanya diberikan dua minggu sebelum lebaran yang artinya akan cair pada April mendatang.
Sedangkan untuk gaji ke-13 akan cair pada saat tahun ajaran baru, Juni atau Juli.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji ke-13 PNS tahun ini sama dengan tahun 2021 di mana tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan.
Baca Juga: Rezeki dan Keberuntungan Dilihat dari 5 Bentuk Wajah Menurut Primbon Jawa, Cek Wajahmu Termasuk?
"Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021," katanya belum lama ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS.
Adapun pemberian THR akan dilakukan sesaat sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei 2022.
Sedangkan gaji ke-13 akan cair pada saat tahun ajaran baru, Juni atau Juli 2022.
Pada tahun 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan tanpa memasukkan perhitungan tunjangan kinerja. Keduanya diberikan hanya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan melekat.
Baca Juga: Rezeki Lancar Hanya Dengan 2 Hal ini, Berikut Penjelasan Ustadz Adi Hidayat, Semoga Berkah!
Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan tahun 2022 ini.
THR yang dibayarkan pada tahun ini adalah, diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat,
“Ini tentu merupakan suatu langkah dari pemerintah untuk tetap memberikan tunjangan hari raya bagi seluruh ASN, TNI, Polri, dan bahkan juga untuk para pensiunan, dan PPPK dan ASN di daerah, dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat,” kata Sri Mulyani.***
