Tentu saja, kurangnya sosialasi membuat guru honorer dipedalaman yang ingin menjadi PPPK Guru 2021 tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada.
Akan tetapi perjuangan mereka dalam mencerdaskan anak bangsa, jangan dianggap remeh. Karena sebetulnya itu peran pemerintah yang diambil alih oleh para guru honorer.
Terkait masukan tersebut Komisi X DPR RI, langsung ditanggapi oleh seluruh jajaran Kemendikbudritek dalam rapat kerja.
Baca Juga: Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap I Ditunda, Cek Disini Jadwal Terbaru
Mendikbudristek mengatakan terkait seleksi PPPK Guru 2021, Ia akan mengkaji aspirasi guru honorer tentang afirmasi dan sebagainya yang sudah diterima oleh Kemendikbudristek.
"Tidak semua pengabdian guru honorer bisa diukur dengan tes, itu saya sangat setuju. Tapi, kita punya keterbatasan dengan istrumen yang kita pilih saat ini," ucap Nadiem
Lanjutnya, Nadiem Mengatakan, Kemendikbudritek akan memperjuangkan afirmasi untuk kelompok tertentu di guru honorer walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek tetapi akan akan kami perjuangkan. Itu janji saya.
Sebelumnya, kritikan bagi Kemendikbudritek juga disampaikan Menurut Wakil Ketua DPR RI Ahmad Muzani.
"persoalan administrasi dan tes penyaringan menjadi kendala bagi para guru honorer untuk menjadi pegawai PPPK. Karena itu dia mengusulkan agar guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun sampai puluhan tahun, seharusnya tidak perlu tes untuk menjadi PPPK," ucapnya
Ahmad Muzani dalam forum group discusion yang diselenggarakan SMA Darul Hikam, di Bandung, Jawa Barat, 21 September 2021 menjelaskan, kebijakan menjadi PPPK Guru 2021 tersebut dapat memberikan kepastian para guru honorer dalam menjalankan profesinya yang telah digeluti selama bertahun-tahun bahkan ada yang sampai puluhan tahun.